PERANAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELAMATAN UANG NEGARA

Pengelolaan keuangan negara secara baik akan memastikan keberhasilan pembangunan. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan, pengelolaan keuangan negara di Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan, antara lain berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sejak tahun 1998 hingga 2023 belum terselesaikan. Pemerintah dalam mengelola uang negara, termasuk uang BLBI, telah menerbitkan berbagai peraturan, keputusan dan tindakan pemerintahan, yang terkadang merugikan kepentingan warga masyarakat. Keputusan Pemerintah terkait pajak maupun Keputusan tentang BLBI misalnya, sering digugat oleh masyarakat yang merasa dirugikan ke Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Gugatan-gugatan obligor BLBI lazimnya mendasarkan pada hukum prosedural semata, yang kerap kali bertentangan dengan keadilan substansial. Terhadap gugatan-gugatan tersebut Peradilan TUN akan mengadilinya melalui Putusan.